17 Februari 2020 - 17:48:33 WIB | Dibaca: 3316x

Tarutung (SIOGE) - Puluhan orang warga Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, bersama Dewan Pimpinan Wilayah Sumut, Lembaga Pencegahan Korupsi Anggaran Pemerintah RI ( PKAP-RI), berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Taput, Tarutung, Senin (17/2/2020). Warga menuntut PT Sarulla Operation Ltd ( SOL) ditutup dan bertanggung jawab atas kerusakan lahan pertanian warga.
Warga mengungkapkan, tercemarnya lahan pertanian diduga disebabkan aktivitas PT SOL yang menimbulkan gas beracun H2S, sehingga sekitar 130 Ha lahan pertanian warga gagal panen.
Bupati Taput, Nikson Nababan bersama Kapolres Horas M. Silaen menerima langsung dan menyampaikan kepada warga bahwa pihaknya akan segera menyurati pihak yang berkompeten untuk turun ke lokasi dan mengadakan penelitian tentang apa sebenarnya yang terjadi.
"Apakah itu memang ada kaitannya dengan aktivitas PT SOL atau disebabkan murni peristiwa alam, saya akan minta Walhi, dan juga Kementerian SDM untuk turun ke lapangan dan meneliti. Kalau memang betul, pencemaran lahan ada kaitannya dengan PT SOL maka akan ditindaklanjuti. Tetapi kalau hasil penelitian di lapangan nantinya menyatakan tidak berkaitan dengan aktivitas PT. SOL, maka saya minta agar jangan lagi ada demo yang menuntut tutup PT SOL," kata Bupati.

Bupati menghimbau agar masyarakat untuk sementara waktu tidak beraktifitas pada lokasi dimaksud demi menghindari kemungkinan hal buruk terjadi.
Bupati juga mengatakan telah menyurati Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup agar memberikan solusi terkait masalah ini.  "Sekarang kita akan mengirim surat kepada kememterian SDM dan WALHI agar turun meninjau lokasi," tambah Bupati yang juga didampingi beberapa pimpinan OPD.
"Bapak-Ibu harus yakin bahwa saya tidak akan berpihak kepada swasta yang merugikan masyarakat saya, kita masih menunggu hasil data yang lebih akurat dari pihak yang lebih berkompeten agar kita tidak saling menuduh. Apabila hasil dari tim ahli menyatakan bahwa itu merupakan efek dari operasional PT SOL, kita akan desak mereka untuk bertanggung jawab. Apabila hal ini bukan disebabkan operasional PT. SOL kita akan menyurati Pemerintah untuk memohon relokasi sebagai pengganti lahan kepada masyarakat yang berdampak," tegas Bupati.
Bupati juga memerintahkan OPD terkait untuk mendata lahan yang berdampak langsung sehingga tidak dapat ditanam untuk selanjutnya akan diberikan berupa bantuan sosial dan akan disediakan bibit tanaman bagi petani yang membutuhkan.
"Saya akan selalu memperjuangkan hak masyarakat saya, namun kita harus objektif sehingga tidak saling menuduh tanpa data akurat dari tim ahli. Untuk kedepannya, saya paling senang apabila kita bisa berdiskusi langsung, silahkan datang ke rumah dinas, duduk bersama sehingga solusi dapat diambil dengan pikiran tenang," ucap Bupati mengakhiri.
Setelah mendengar penjelasan Bupati, massa secara tertib membubarkan diri.(rel/s1)