05 Maret 2020 - 12:48:22 WIB | Dibaca: 3197x

Samosir (SIOGE) - Sekretaris Satgas Saber Pungli RI  Irjen Pol. Widiyanto Poesoko buka rapat kerja daerah (Rakerda) Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Samosir Cottage, Tuktuk, Kecamatan Simanindo, Rabu (4/3/2020). Dengan tema " Wisata Danau Toba Nyaman tanpa Pungutan Liar".
Turut hadir Wakil Bupati Samosir, Ketua UPP Saber Pungli Provsu Kombes. Pol Eko Kristianto, SIk, M.Si, Wakil Ketua Pelaksana I UPP Saber Pungli Provsu Lasro Marbun, SH, M.Hum, Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Provsu  sekaligus Wakil Ketua Pelaksana II  UPP Saber Pungli Provsu Didi Suhardi, SH., MH,  para Kapokja UPP Saber Pungli Provsu, Ketua UPP Kabupaten/Kota se-Sumut, Kepala Inspektur Kabupaten/Kota se-Sumut. 
Wabup Samosir menyambut baik atas diselenggarakannya acara tersebut dengan harapan setelah terselenggaranya acara ini dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, jujur, transparan dan terhindar dari pungutan liar (Pungli). 

"Sekarang ini Pemerintah telah bergerak cepat dalam memberantas praktek pungutan liar pada pelayanan publik, hal ini telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (Clean Government)," ujarnya.
Wabup Samosir mengajak kita semua untuk melakukan langkah konkrit dalam memberantas pungutan liar yaitu meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan yang transparan, mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan, mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan serta adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.
Wabup juga mengharapkan agar jangan memandang pungutan liar soal besar kecilnya tapi kita harus mendengarkan  keluhan masyarakat selama ini. "Bukan masalah sepuluh atau seratus ribu, tapi pungutan liar ini telah membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh pelayanan. Bila hal ini dibiarkan akan menjalar ke hal yang lebih luas," katanya. 
"Pungutan liar juga akan melemahkan daya saing kita dengan daerah lain yang telah tertib. Kita harus menghilangkan paradigma pelayanan umum yang selama ini memiliki konotasi negatif yaitu " Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah" harus berubah menjadi " Kalau Bisa dipermudah, Kenapa Harus dipersulit". Wabup mengajak kita semua agar bekerja dengan tulus, ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan yang tidak sesuai dengan peraturan," harap Bupati. (rel/s1)